topmetro.news – Banyaknya kerjaan konstruksi yang terlambat masa kerjanya sesuai dengan yang ada di dalam kontrak perjanjian kerja di wilayah pantai barat hendaknya jadi perhatian khusus dinas terkait.
Cuaca yang belakangan ini kurang bersahabat, dengan curah hujan tinggi, sempat membuat beberapa kecamatan di wilayah pantai barat mengalami bencana banjir. Seperti Kecamatan Ranto Baek dan Kecamatan Sinunukan. Ini tentunya berakibat buruk juga pada semua kegiatan konstruksi yang ada di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Rudi Faisal kepada topmetro.news, Kamis (6/10/2022) menjelaskan, bahwa akibat cuaca buruk belakangan ini, banyak pengusaha konstruksi yang mengeluh. Pasalnya, banyak pekerjaan di lapangan menjadi terkendala.
“Pascaterjadinya cuaca ekstrem belakangan ini, para pengusaha konstruksi banyak yang mengeluh kepada kita. Dan mereka berharap adanya keringanan dari instansi terkait untuk memberikan kelonggaran waktu (adendum). Agar para pengusaha konstruksi bisa segera menyiapkan pekerjaan mereka,” ungkapnya.
Rudi yang juga merupakan kontraktor beberapa pekerjaan merasakan hal serupa. Dalam pengakuannya, beberapa pekerjaannya di beberapa wilayah pantai barat juga mengalami keterlambatan tersebut.
Sebagai contoh lanjutnya, pembangunan gedung ruang guru SMP Negeri 3 Satu Atap di Kecamatan Ranto Baek Mandailing Natal. Pekerjaan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di mana kondisinya masih sebatas pondasi. Padahal kontrak pekerjaan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2022.
“Kita juga sebenarnya tidak mau adanya keterlambatan. Tapi kalau berbicara masalah alam dan cuaca di luar kuasa kita sebagai manusia. Tukang-tukang kami tidak bisa bekerja maksimal di sana. Bagaimana mau kerja jika hujan terus. Dan beberapa minggu lalu terjadi musibah banjir. Kalau banjir, bahan-bahan pun tidak bisa kita kirimkan ke lokasi,” terangnya.
Kelonggaran
Menanggapi hal ini Rudi berharap kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beberapa pekerjaan di OPD agar bisa memberikan sedikit kelonggaran bagi para kontraktor.
Apalagi menurutnya, sumber pembiayaan dalam beberapa pekerjaan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus.
“Karena itu kita berharap para PPK di OPD-OPD dapat memberikan sedikit kelonggaran waktu untuk perpanjangan atau adendum kontrak kerja. Ini bukan kesengajaan kami. Ini karena alam belakangan ini tidak bersahabat yang berujung pada terhambatnya pekerjaan kita di lapangan,” tegasnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
